KAMPAR — Pengelolaan dana pendidikan di SMPN 10 Tapung kini menjadi sorotan. Sejumlah mahasiswa mendesak adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sepanjang kepala sekolah dijabat oleh Nasrun Wagiman, S.Pd, serta meminta pihak berwenang menelusuri dugaan praktik pungutan terkait pembayaran seragam siswa.
Sorotan mahasiswa bukan tanpa alasan. Mereka mempertanyakan adanya pembayaran tiga stel seragam yang disebut mencapai Rp750 ribu, dengan rincian seragam batik, Melayu, dan olahraga yang masing-masing disebut dipatok sekitar Rp250 ribu per stel. Angka tersebut dinilai perlu dibuka secara terang kepada publik.
Mahasiswa mempertanyakan dasar penetapan harga, mekanisme pengadaan, pihak yang mengelola pembayaran, hingga transparansi penggunaan dana yang berkaitan dengan kebutuhan seragam siswa.
Sekolah jangan menjadi ruang gelap dalam pengelolaan anggaran. Kalau memang pengadaan seragam dilakukan secara resmi, buka semuanya, dasar hukumnya, harga satuannya, penyedia barang, hingga bukti pertanggungjawabannya,” tegas Fikri, aktivis mahasiswa Kampar yang konsen di dunia pendidikan, Jum'at (21/8).
Mereka juga meminta Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan aparat pengawas terkait tidak sekadar menerima laporan administratif dari sekolah. Audit dinilai penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih antara kebutuhan yang semestinya dibiayai melalui anggaran sekolah dengan pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa.
Pembayaran tiga stel seragam dengan total sekitar Rp750 ribu menjadi salah satu titik yang paling dipersoalkan. Persoalan itu banyak dikeluhkan oleh orang tua siswa.
Yang ngadu bukan hanya 1 atau 2 orang. Mereka keberatan, namun tidak bisa membantah dengan dalih keseragaman. Seperti baju Melayu dan Batik, jika mereka beli sendiri mungkin harganya tidak sampai Rp250ribu per stel," ungkapnya.
Persoalan semakin serius apabila terdapat indikasi bahwa orang tua siswa berada dalam posisi tidak memiliki pilihan selain membayar.
Mahasiswa menilai sekolah negeri seharusnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap peserta didik. Jangan sampai biaya pendidikan justru menjadi beban tambahan bagi keluarga.
Mahasiswa menegaskan tuntutannya bukan sekadar meminta klarifikasi dari pihak sekolah. Mereka mendesak dilakukan audit terhadap Dana BOS dan pemeriksaan terhadap mekanisme pengadaan serta pembayaran seragam.
Jika seluruh proses memang bersih, audit seharusnya tidak perlu ditakuti. Sebaliknya, jika ditemukan kejanggalan, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan," tutup Fikri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dan keterangan resmi dari kepala SMPN 10 Tapung, Nasrun Wagiman, S.Pd. (tim)
#harian suluh #SMPN 10 Tapung #Dugaan Pungli #Seragam sekolah #Usut tuntas
