PEKANBARU — Ribuan massa masyarakat pendatang TNTN yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (18/6/2025). Massa menuntut penghentian relokasi dan legalisasi pemukiman serta kebun sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Aksi ini diduga kuat memiliki keterkaitan dengan manuver sejumlah pengusaha sawit ilegal yang beroperasi di kawasan TNTN. Lambannya penindakan hukum oleh aparat membuka celah bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mengintervensi pemerintah daerah, diduga dengan memanfaatkan isu sosial untuk menekan kebijakan lingkungan.
Bahkan, informasi yang dihimpun menyebut adanya dukungan diam-diam dari sejumlah pensiunan jenderal berbintang yang berada di belakang perusahaan-perusahaan sawit ilegal tersebut. Mereka diduga menggunakan pola lama: mengerahkan massa dengan tameng "suara rakyat" untuk mengaburkan kepentingan bisnis kata sumber yang dapat dipercaya.
Aksi yang diikuti sekitar 7.000 orang itu berlangsung sejak pagi. Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Wandri Saputro Simbolon, menolak relokasi warga dari Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Ukui, Pelalawan.
“Kami datang memperjuangkan hak kami. Relokasi bukan pilihan. Kami meminta difasilitasi bertemu Presiden, bukan hanya janji,” tegas Wandri di atas mobil komando.
Sekitar pukul 10.40 WIB, Bupati Pelalawan H. Zukri hadir menenangkan massa. Ia menjanjikan perwakilan peserta aksi akan difasilitasi bertemu dengan Gubernur Riau. Tak lama kemudian, pertemuan tertutup digelar di Kantor Gubernur Riau.
Gubernur Abdul Wahid menerima langsung perwakilan massa didampingi Bupati Zukri. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Wahid menjelaskan bahwa persoalan TNTN merupakan kewenangan pemerintah pusat yang saat ini ditangani oleh Satgas Nasional.
“Pemda tidak bisa mengambil keputusan terkait TNTN. Namun, kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke pusat dan berkomunikasi dengan Satgas,” ujar Wahid.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan turut mengamankan jalannya aksi. Ia bahkan menemui massa dan mengapresiasi unjuk rasa yang berlangsung tertib.
“Idealnya TNTN ini juga merupakan ekosistem yang harus dijaga. Kami akan diskusikan dengan Satgas untuk menciptakan keadilan dan ketentraman bagi semua pihak,” ucap Irjen Herry.
Usai audiensi, sekitar pukul 11.48 WIB, Gubernur Wahid bersama Kapolda dan Bupati Pelalawan kembali turun ke lapangan menyapa massa. Dari atas mobil komando, Wahid berjanji akan menindaklanjuti persoalan portal dan plang batas di TNTN.
“Terkait portal dan batas kawasan akan kami komunikasikan lebih lanjut dengan Satgas,” ujarnya.
Sementara Kapolda menambahkan bahwa pemasangan plang kawasan TNTN oleh Satgas PKH merupakan bagian dari penegakan aturan konservasi. “Semua akan dikaji dan disampaikan secara bijak,” katanya.
Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 12.00 WIB. Sebelum bubar, Kapolda mengimbau agar peserta aksi tidak meninggalkan sampah dan menjaga kebersihan lokasi.
Sebagaimana diketahui Isu relokasi di kawasan TNTN terus menjadi titik panas konflik agraria di Riau. Beberapa sumber menyebut bahwa penguasaan lahan secara ilegal masih marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berlindung di balik dalih kepentingan rakyat.
Upaya hukum lebih lanjut diperlukan untuk membuka siapa aktor sesungguhnya di balik aksi-aksi massa yang mengarah pada tekanan kebijakan lingkungan pemerintah. (hr)
#Aksi Masyarakat Intervensi Pemerintah #Mafia Diduga Manfaatkan Massa TNTN
