PEKANBARU — Setelah 10 bulan 15 hari menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Ahmad Yuzar–Misharti mulai menghadapi satu pertanyaan serius dari publik: ke mana arah perubahan yang dijanjikan?
Hingga kini, kepemimpinan mereka dinilai lebih sibuk merawat ritus kekuasaan ketimbang menghadirkan hasil nyata. Deretan rapat, pelantikan, musrenbang, dan seremoni administratif terus diproduksi, sementara indikator kesejahteraan rakyat nyaris tak bergerak.
Administrasi Dipoles, Rakyat Tak Merasa
Pemerintah Kabupaten Kampar gencar mempublikasikan aktivitas birokrasi sebagai “capaian”. Padahal, pengesahan APBD, penyusunan RPJMD, hingga rotasi pejabat adalah kewajiban sistem, bukan prestasi kepemimpinan.
Jika standar keberhasilan hanya sebatas itu, maka Kampar tidak sedang dipimpin, melainkan sekadar dikelola secara autopilot.
Anggaran Triliunan, Dampak Dipertanyakan
Dengan APBD triliunan rupiah, realisasi belanja daerah hingga pertengahan 2025 baru menyentuh kisaran 42 persen. Ironisnya, belanja terbesar justru terserap untuk gaji dan operasional birokrasi, bukan pembangunan produktif.
Belanja modal yang seharusnya menciptakan jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, dan denyut ekonomi justru menjadi anak tiri. Ini menegaskan satu hal: uang rakyat lebih banyak menghidupi sistem, bukan rakyatnya.
Tak Ada Data, Tak Ada Keberanian
Hingga hampir sebelas bulan memimpin, pemerintah daerah tidak pernah secara terbuka mempresentasikan capaian indikator utama, seperti:
Berapa persen kemiskinan turun?
Berapa lapangan kerja tercipta?
PAD naik atau stagnan?
Ekonomi desa tumbuh atau jalan di tempat?
Ketiadaan data ini bukan sekadar soal teknis, tetapi indikasi absennya keberanian politik untuk dievaluasi secara terbuka.
Prestasi Simbolik, Bukan Solusi Struktural
Pemerintah kerap mengangkat capaian integritas birokrasi dan layanan hukum sebagai bukti keberhasilan. Namun publik paham, integritas tanpa kesejahteraan hanya menghasilkan birokrasi yang rapi tapi dingin.
Kampar tidak sedang kekurangan penghargaan administratif, tetapi kekurangan kebijakan yang memihak rakyat kecil.
Kepemimpinan Aman, Bukan Kepemimpinan Perubahan
Pengamat kebijakan menilai Ahmad Yuzar–Misharti menjalankan politik aman: minim konflik, minim risiko, sekaligus minim terobosan. Tidak ada gebrakan berani, tidak ada keputusan yang mengguncang status quo, dan tidak ada kebijakan yang benar-benar mengubah struktur ekonomi daerah.
Model kepemimpinan seperti ini mungkin nyaman bagi elite birokrasi, tetapi mahal bagi rakyat yang menunggu perubahan.
Kampar Terancam Kehilangan Waktu
Sepuluh bulan lebih telah berlalu tanpa arah transformasi yang jelas. Jika pola ini berlanjut, Kampar berisiko kehilangan dua tahun hanya untuk konsolidasi kekuasaan, bukan pembangunan.
Publik tidak memilih bupati untuk sekadar memimpin upacara dan rapat. Publik memilih pemimpin untuk mengambil risiko politik demi perubahan.
Ujian Sesungguhnya Ada di Tahun Kedua
Tahun kedua akan menjadi titik balik:
apakah Ahmad Yuzar–Misharti berani keluar dari zona nyaman,
atau justru mengukuhkan diri sebagai pemerintahan transisi yang gagal menjadi agen perubahan.
Jika tidak ada lompatan kebijakan dalam waktu dekat, maka satu kesimpulan akan menguat di ruang publik:
Kampar tidak kekurangan anggaran, tetapi kekurangan kepemimpinan yang berani.***MDn
#Yuzar Misharti #Ahmad Yuzar Bupati #KamparJalandinTempat #Pemda Kampar #1tahun bupati kampar
