PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini dinilai sebagai upaya penataan ulang, termasuk merapikan struktur manajemen yang selama ini didominasi oleh orang-orang yang diangkat pada masa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto secara terbuka mengkritisi kinerja sejumlah BUMD yang justru membebani keuangan daerah. Menurut dia, BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan menjadi sumber masalah fiskal.
“Terhadap PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Permodalan Investasi Riau (PIR), seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah, bukan makin habis. Di PT PIR ada dua direksi tapi tidak ada pendapatan. SPR Langgak juga belum terlihat hasilnya, tapi struktur organisasinya justru makin gemuk,” ujar SF Hariyanto, Kamis (1/1/2026).
SF Hariyanto menilai terdapat ketidakseimbangan serius antara struktur organisasi dan kinerja keuangan. Penambahan jabatan, menurutnya, tidak dibarengi dengan capaian pendapatan yang memadai.
“Masalah inilah yang harus kita benahi. Karena kita ingin BUMD itu hidup dan benar-benar memberi manfaat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme pimpinan BUMD. Direktur perusahaan milik daerah diminta fokus pada peningkatan kinerja, bukan pada fasilitas dan kepentingan pribadi.
“Belum apa-apa sudah minta beli mobil. Kalau begitu bagaimana mau meningkatkan pendapatan,” kata dia.
Selain PT SPR dan PT PIR, SF Hariyanto turut menyoroti kondisi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Ia menilai tata kelola BRKS saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena belum lengkapnya struktur direksi dan komisaris.
“Direksi belum ada, komisaris juga belum ada. Itu jelas melanggar aturan. Ini akan kita sempurnakan,” ujarnya.
Padahal, BRKS sebelumnya dikenal sebagai salah satu BUMD andalan yang mampu menyumbang pendapatan besar bagi daerah.
“Dulu BRKS bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah, bahkan pernah mencapai sekitar Rp 500 miliar. Sekarang hanya sekitar Rp 80 miliar,” kata SF Hariyanto.
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah jaringan kantor dan pendapatan yang dihasilkan BRKS.
“Gerainya banyak, tapi pendapatannya tidak sebanding. Ini harus dikaji, apakah belanja operasionalnya terlalu besar atau ada masalah lain,” ujarnya.
Langkah evaluasi menyeluruh ini dinilai sebagai bagian dari penataan ulang BUMD pasca dinonaktifkannya Gubernur Riau Abdul Wahid. Sejumlah posisi strategis di BUMD selama ini diketahui diisi oleh figur yang diangkat pada periode pemerintahan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Ijun, seorang mahasiswa di Pekanbaru, menilai langkah SF Hariyanto sebagai konsekuensi politik yang tidak terpisahkan dari perubahan kepemimpinan di daerah.
“Ini wajar dalam dinamika politik dan pemerintahan. Ketika kepala daerah nonaktif, maka Plt Gubernur punya kewajiban menata ulang, termasuk BUMD yang selama ini diisi oleh orang-orang dekat kekuasaan sebelumnya, dia ingin jadi mahatari tunggal di Pemprov Riau, tapi kebijakan ini bisa saja nanti SF akan jadi musuh bersama” ujar Ijun.
Menurutnya, evaluasi BUMD harusnya sebagai upaya memperbaiki tata kelola, bukan semata-mata persoalan politik balas jasa dan faktor tidak suka.
“Yang penting prosesnya transparan dan berbasis kinerja, bukan sekadar ganti orang. Kalau BUMD sehat, masyarakat Riau yang diuntungkan,” kata dia.
SF Hariyanto menegaskan, evaluasi ini bertujuan mengembalikan fungsi strategis BUMD sebagai sumber pendapatan daerah yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kita sama-sama bergerak dan berdoa agar persoalan BUMD ini bisa cepat diselesaikan,” pungkasnya. (mdn)
#BUMD Riau #BUMD Riau Robak kepengurusan
