Siak, Riau — Aroma nepotisme kembali menyeruak dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Siak Pusako (BSP). Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (F-PEMAPHU) Provinsi Riau menyatakan sikap tegas dengan menggelar aksi damai untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas, menyusul dugaan kuat praktik konflik kepentingan dalam struktur manajemen perusahaan daerah tersebut.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 5 Februari 2026, di Gedung BSP Surya Dumai Group, diproyeksikan menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Siak. Pasalnya, BUMD yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi daerah justru diduga terseret kepentingan kekuasaan dan relasi kekeluargaan.
“BUMD bukan milik pribadi, apalagi milik keluarga penguasa. Ini aset publik,” tegas F-PEMAPHU dalam pernyataan resminya.
Kerabat Diduga Isi Jabatan Strategis
Sorotan utama tertuju pada dugaan penempatan kerabat dekat Bupati Siak, H. Afni Zulkifli, pada jabatan strategis di PT. Bumi Siak Pusako. Penempatan tersebut disinyalir tidak melalui proses rekrutmen yang terbuka dan kompetitif sebagaimana prinsip good corporate governance.
Tak berhenti di situ, F-PEMAPHU juga menemukan indikasi bahwa lebih dari satu individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan lingkar kekuasaan daerah berada di dalam struktur BUMD BSP. Praktik ini dinilai berpotensi melanggar asas profesionalitas, merit system, dan kesetaraan kesempatan kerja.
Perusahaan Tak Sehat, Konflik Kepentingan Menguat
Ironisnya, dugaan nepotisme ini mencuat di tengah kondisi PT. Bumi Siak Pusako yang disebut tengah mengalami persoalan serius secara operasional. Alih-alih memperkuat manajemen dengan figur profesional dan independen, perusahaan justru diduga menjadi ruang kompromi kepentingan politik dan keluarga.
“Dalam situasi perusahaan yang tidak sehat, konflik kepentingan hanya akan mempercepat kerugian daerah. Ini bukan sekadar persoalan etika, tapi ancaman nyata bagi keuangan publik,” tegas F-PEMAPHU.
Panggung Citra vs Fakta Lapangan
F-PEMAPHU juga menyinggung ketimpangan antara citra bersih yang dibangun di ruang publik khususnya melalui media sosial dengan praktik kebijakan yang terjadi di lapangan. Narasi reformasi dan profesionalisme dinilai tak sejalan dengan realitas pengelolaan BUMD yang diduga sarat kepentingan internal.
Kondisi ini dinilai mencederai kepercayaan publik dan memperkuat kesan bahwa BUMD hanya dijadikan perpanjangan tangan kekuasaan, bukan instrumen kesejahteraan rakyat.
Desak Klarifikasi dan Audit Terbuka
* Melalui aksi damai tersebut, F-PEMAPHU mendesak:
* Klarifikasi terbuka dari Bupati Siak dan manajemen BSP;
* Pembukaan dokumen rekrutmen dan penunjukan jabatan strategis;
* Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola PT. Bumi Siak Pusako;
* Penegakan prinsip bebas konflik kepentingan dalam BUMD.
“Aksi ini bukan serangan personal, melainkan perlawanan terhadap praktik buruk tata kelola. Jika dibiarkan, nepotisme akan menjadi budaya, dan BUMD akan kehilangan legitimasi,” tutup pernyataan F-PEMAPHU.
Aksi ini menandai bahwa pemuda dan mahasiswa Riau tidak tinggal diam ketika aset daerah diduga dikelola dengan logika kekuasaan, bukan kepentingan publik.***MDn
#Siak #F PEMAPHU #BSP Siak #Afni
