KAMPAR– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap generasi muda justru memunculkan ironi di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Darul Wasiah yang selama ini menjadi tempat belajar pendidikan agama dialihfungsikan menjadi dapur MBG, sementara para santri terpaksa belajar berpindah-pindah di rumah guru.
Kondisi ini memantik pertanyaan publik: mengapa fasilitas pendidikan harus dikorbankan untuk menjalankan program pemerintah yang seharusnya dapat disiapkan tanpa mengganggu hak belajar anak-anak?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejak gedung MDA digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses belajar mengajar tidak lagi berlangsung di lokasi tersebut. Sekitar 14 santri terpaksa mengikuti pelajaran di tempat yang jauh dari kata layak sebagai ruang belajar.
Ironisnya, berbagai janji yang sempat disampaikan kepada masyarakat hingga kini belum terlihat realisasinya. Mulai dari pembangunan gedung baru bagi santri MDA hingga kepastian pembayaran honor para guru yang disebut-sebut akan diperhatikan setelah gedung dialihfungsikan.
"Hingga sekarang gedung pengganti belum ada, sementara kegiatan belajar tetap harus berjalan dengan segala keterbatasan," ungkap salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah terungkap bahwa alih fungsi gedung MDA tidak melalui koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap aset pendidikan keagamaan.
Di sisi lain, warga juga mempertanyakan proses lahirnya kesepakatan penyewaan gedung yang disebut dilakukan tanpa musyawarah terbuka dengan masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat menilai keputusan yang menyangkut masa depan pendidikan anak-anak semestinya melibatkan warga secara transparan, bukan diputuskan oleh segelintir pihak.
Kontroversi semakin menguat setelah muncul informasi bahwa dapur MBG tersebut berkaitan dengan keluarga dan pihak yang memiliki hubungan dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar. Meski belum ditemukan pelanggaran hukum dalam persoalan tersebut, publik menilai penting adanya keterbukaan agar tidak muncul dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program yang menggunakan fasilitas pendidikan.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta pihak pengelola dapur MBG. Bagi warga, persoalan utama bukan sekadar keberadaan dapur MBG, melainkan hilangnya ruang belajar anak-anak dan belum terealisasinya berbagai janji yang pernah disampaikan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka program yang digadang-gadang untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa justru berpotensi meninggalkan pertanyaan besar: apakah pemenuhan gizi anak harus dibayar dengan terganggunya hak mereka memperoleh pendidikan yang layak? *** Fauzi
#mbg #mdaviral
