Harian Suluh-Komite Pemuda Pelalawan (KPP) mengecam keras PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) – perusahaan raksasa di bawah APRIL Group – karena dinilai abai terhadap masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh operasional mereka.
Ketua KPP, Nolis Hadis, S.H., menegaskan bahwa pihaknya menuntut RAPP segera melakukan sosialisasi ulang terhadap izin Amdal, UKL dan UPL kepada masyarakat desa-desa sekitar dan warga Pangkalan Kerinci.
“Jangan main-main! Rakyat sudah bosan jadi korban. Jangan sampai rakyat cuma kebagian penyakit dan kerusakan lingkungan, tapi yang menikmati hasilnya malah para elit dan orang luar!” ujar Nolis dalam keterangannya kepada media.
Kementerian dan DPR RI Sudah Sidak, Fakta Mencengangkan Terbongkar
Menurut Nolis Hadis, desakan ini semakin menguat setelah adanya inspeksi mendadak (sidak) oleh Kementerian dan Komisi DPR RI baru-baru ini ke lokasi operasional RAPP. Dari sidak tersebut ditemukan bahwa pabrik tisu milik RAPP ternyata belum melengkapi seluruh izin yang diwajibkan.
“Ini fakta yang sangat serius! Bagaimana bisa pabrik raksasa sekelas RAPP beroperasi tanpa izin lengkap? Ini pelanggaran besar dan bentuk pembangkangan terhadap aturan negara,” tegas Nolis.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Direktur PT RAPP tengah diperiksa oleh Satgas Penegakan Hukum (Satgas PKH) di Kejaksaan Tinggi Riau, terkait dugaan pelanggaran hukum atas operasional industri tersebut.
“Kalau atasan mereka saja sudah mulai diperiksa, kita patut curiga: ada apa di balik semua ini? Jangan-jangan selama ini rakyat memang sengaja dibodohi,” tambahnya.
Dampak Lingkungan Nyata, Tapi Penanganan Minim
KPP juga menyoroti dampak lingkungan serius dari aktivitas perusahaan ini, mulai dari pencemaran udara dan air hingga berkurangnya kualitas kesehatan warga sekitar Ring 1.
“Minimal, masyarakat harus diberi suplemen atau vitamin gratis tiap bulan, terutama untuk siswa sekolah, agar daya tahan tubuh mereka terjaga,” tegas Nolis.
Pertanyakan Tanaman Kehidupan & Keadilan Ekonomi
KPP mempertanyakan apakah RAPP sudah menjalankan kewajiban Tanaman Kehidupan (TK) minimal 20% dari areal HTI mereka. Mereka menuntut transparansi, karena masyarakat hingga kini tidak pernah merasakan manfaatnya secara nyata.
Selain itu, KPP menilai program ekonomi RAPP selama ini hanya menyentuh kalangan elit dan oknum pejabat, bukan masyarakat bawah.
“Kalau tidak serius membina ekonomi rakyat, kita minta izin HTI RAPP dikurangi, dan lahannya dibagikan kepada rakyat untuk pertanian dan ketahanan pangan, sesuai Nawacita Presiden Prabowo,” ujar Nolis.
Aksi Unjuk Rasa Setelah Idul Adha
KPP memastikan akan menggelar aksi besar-besaran usai Lebaran Haji di halaman kantor RAPP dan kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.
Mereka juga menuntut dibukanya data tenaga kerja RAPP, apakah benar rasio pekerja lokal dan luar daerah sesuai dengan ketentuan 60:40 persen.
“Jangan sampai rakyat Pelalawan hanya jadi korban asap dan limbah, sementara orang luar panen gaji dan bonus!” tutup Nolis Hadis dengan suara lantang.***rilis
#kpp
