Harian Suluh- Persoalan maraknya perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo ( TNTN ) sudah menjadi isu yang hangat di tengah masyarakat bahkan banyak yang memperjuangan terkait perambahan hutan tersebut.
Salah satu organisasi yang memperjuangkan persoalan tersebut Ikatan Pemuda Milenial Pelalawan ( IPMP) bahkan telah melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) tanggal 10 Januari 2025 silam.
Dalam RDP tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya akan dilakukan penjadwalan ulang karena pihak peron milik Marpaung dan Peron Willy serta peron yang berada didusun Toro desa Lubuk Kembang Bunga tidak hadir pada saat hearing. Namun DPRD Pelalawan ingkar janji dengan tidak dijadwal kan kembali.
Hal tersebut membuat Odi Saputra yang merupakan sekretaris IPMP geram karena DPRD seakan melakukan Back Up terhadap perbuatan perambahan hutan di TNTN.
"Sepertinya DPRD Pelalawan yakni komisi II tidak peduli terhadap persoalan ini karena bertele - tele sehingga kami menduga ada oknum DPRD Pelalawan memback up persolaan yang ada di TNTN ada apa ini? Seperti isu yang sering terdengar adanya dugaan oknum beberapa anggota DPRD yang memiliki lahan kebun sawit di kawasan hutan TNTN adalah suatu kebenaran" ujar Odi Saputra selaku sekretaris IPMP, Senin (05/05/25).
Odi Saputra menambahkan dugaan tersebut juga didasari dengan pernyataan kepala balai TNTN Heru Sutmantoro, S.Hut, MM bahwa salah satu anggota DPRD Pelalawan komisi II inisial S fraksi partai Golkar telah memberikan bantuan perbaikan jalan di wilayah TNTN.
"Pernyataan dari kepala balai bahwa pak S telah membantu perbaikan jalan ke TNTN, kan patut diduga dia punya lahan didalam sana kenapa kok perbaiki jalan ke hutan, dan kemarin juga ada eksavator milik pemda Pelalawan tertangkap di TNTN sedang merambah di TNTN infonya anggota dewan Pelalawan juga yang menbawa alat milik pemda tersebut' Tambah pria yang juga akrab disapa Wak Kecuk ini.
Sementara itu Riyan Ade Putra ketua umum IPMP juga menyatakan kekecewaan terhadap DPRD Pelalawan karena merasa dipermainkan oleh DPRD Pelalawan.
" Tentu kami sangat kecewa kepada wakil kami yang duduk di DPRD Pelalawan dan sekarang izinkan kami untuk tidak percaya lagi persoalan ini kepada anggota DPRD Pelalawan karena ada dugaan empat oknum anggota DPRD Pelalawan terindikasi mempunyai lahan disana, jadi kami menilai persoalan ini tidak akan mampu di clearkan oleh DPRD Pelalawan karena tidak steril lagi lembaga DPRD Pelalawan karena sudah banyak kepentingan pribadi sehingga untuk misi penyelamatan TNTN akan sangat sulit, maka kami dari IPMP akan bersurat ke Kementrian kehutanan Indonesia karena Menteri kehutanan merupakan putra Riau asli mudah - mudahan bisa ada konsep terbaik untuk penyelamatan TNTN" Ujar Riyan Ade Putra .
Sementara itu ketua komisi II DPRD Pelalawan Abdul Nasib, S.E yang dikonfirmasi via pesan Whatshap terkait persoalan tersebut masih bungkam tidak memberikan jawaban.***abay_21
#tntn #dprd pelalawan #ipmp
