KAMPAR – HARIAN SULUH. COM ,Angin perubahan mungkin sedang berhembus di Kampar. Setelah berbulan-bulan sunyi dalam jerat bisik-bisik dan kabar tak bernama, seorang perempuan korban dalam kasus dugaan asusila yang menyeret anggota DPRD Kampar dari Partai NasDem berinisial P akhirnya memutuskan untuk tidak lagi diam.
Senin, 3 Juni 2025, menjadi hari yang mencatat sejarah baru dalam perlawanan sunyi para korban kekerasan seksual. Dengan langkah berat namun tegap, sang korban hadir langsung di ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kampar, membawa kebenaran yang selama ini terkubur di balik kekuasaan dan reputasi.
Ia tak sendiri. Di sisinya berdiri Yuli, sosok perempuan Kampar yang selama ini tak gentar menyuarakan keadilan bagi mereka yang dilukai sistem. Kehadiran mereka bukan hanya simbol keberanian, tapi juga perlawanan terhadap budaya diam yang terlalu lama membungkam perempuan.
Di dalam ruang BK, dalam suasana yang tegang dan nyaris sunyi, korban menceritakan kronologi kejadian dengan detail yang menusuk. Setiap kata yang terucap tak sekadar menjadi keterangan, tapi juga menjadi gugatan terhadap sistem yang sering lebih peduli pada pelaku ketimbang korban.
Ketika Hukum Diuji, dan Kekuasaan Ditantang
Hadirnya korban secara langsung membuat bola panas kini berpindah ke tangan Badan Kehormatan DPRD Kampar. Tidak ada lagi ruang untuk alasan atau penundaan. Masyarakat Kampar menatap penuh harap dan curiga.
"Ini bukan sekadar kasus individu. Ini tentang bagaimana lembaga publik menempatkan martabat, kebenaran, dan keadilan. Jika BK diam, maka kita tahu siapa yang mereka lindungi," tegas Yuli, dengan nada yang tak menyisakan ruang untuk ambigu.
Namun publik tahu, jalan menuju keadilan sering kali berkelok. Di balik meja-meja kekuasaan, kompromi bisa lebih bernilai dari kebenaran. Maka pertanyaannya kini mengeras di benak warga Kampar: Akankah BK bertindak sebagai benteng etika, atau justru menjadi tembok terakhir yang melindungi pelaku?
Negeri yang Terluka, Rakyat yang Terjaga
Kasus ini bukan hanya tentang seorang korban dan seorang pelaku. Ini tentang luka kolektif yang terus menganga di negeri yang terlalu sering menyembunyikan boroknya dengan tirai-tirai formalitas.
Para aktivis dan masyarakat sipil kini bersuara lantang: transparansi atau pengkhianatan. Tidak ada pilihan di tengah.
"Sudah terlalu lama kami melihat perempuan yang berani justru dihukum oleh sistem yang tak berpihak. Tapi kali ini berbeda. Kampar melihat. Rakyat tidak tidur," ucap seorang warga di luar gedung DPRD.
Kini, seluruh sorotan tertuju pada BK DPRD Kampar. Apakah mereka akan mencatat sejarah sebagai penjaga martabat, atau justru terlibat dalam lembar kelam pengkhianatan terhadap korban?
Keadilan kini berdiri di ambang pintu. Siapa yang akan membukanya? ***TIm
