Pekanbaru, 15 Januari 2025—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menyatakan keprihatinannya terhadap pelibatan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama dalam percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Ini terjadi setelah penolakan dari masyarakat adat dan tempatan Rempang yang menginginkan penghentian proyek tersebut. BP Batam, yang memimpin proyek ini, kini mengandalkan bantuan militer untuk melanjutkan pembangunan, meskipun situasi di Rempang pasca peristiwa kekerasan oleh preman PT Makmur Elok Graha (MEG) pada bulan Desember lalu masih belum kondusif.
Ahlul Fadli, Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim WALHI Riau, menegaskan bahwa kebijakan pembangunan PSN Rempang Eco-City semakin menunjukkan pendekatan militeristik yang digunakan oleh pemerintah. "Kami sangat menyayangkan BP Batam yang terus melanjutkan pembangunan meskipun situasi di Rempang masih tegang. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSN ini dan meninggalkan pendekatan kekerasan dalam prosesnya," kata Ahlul.
WALHI juga menekankan bahwa pembangunan apapun, termasuk PSN, harus berlandaskan pada prinsip persetujuan bebas, terdahulu, dan terinformasi (free prior informed consent / FPIC). Ahlul menyoroti bahwa hingga kini BP Batam tidak transparan mengenai data penerima relokasi dan belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang seharusnya sudah ada sebelum proyek ini dijalankan.
Isu lain yang mencuat adalah keterlibatan PT MEG dalam proyek ketahanan pangan yang dikembangkan oleh BP Batam dan Korem. Ahlul mempertanyakan alasan mengapa BP Batam lebih memilih bekerja sama dengan PT MEG, sebuah perusahaan yang sudah terlibat dalam kekerasan terhadap masyarakat Rempang, alih-alih berkolaborasi dengan masyarakat lokal yang telah lama bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan mereka.
Selain itu, Ahlul mengingatkan BP Batam tentang pernyataan Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, yang menyebutkan kemungkinan evaluasi terhadap PSN oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Ahlul menegaskan bahwa PSN Rempang Eco-City harus menjadi salah satu proyek yang dievaluasi karena dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat lokal dan berpotensi merusak identitas serta mata pencaharian mereka. "Penolakan dari masyarakat Rempang tidak akan berhenti hingga PSN ini dihentikan dan dicabut," tegas Ahlul.
#Rempang Batam #Eco City
